6 Agustus 2021

Aduh! Permohonan ke Pusat untuk Gaji Pegawai Badung Berakhir Kandas


MANGUPURA, badung.info – Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam menutupi biaya operasional pemerintah, khususnya belanja pegawai kepada pemerintah pusat, berakhir dengan penderitaan. Pasalnya, pemerintah pusat menolak memberikan bantuan kepada Badung.

Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kabupaten Badung mulai berkutat membayar gaji pekerja. Pasalnya, selama ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan Pemerintah Pusat hanya 50 persen, sisanya membayar gaji pegawai diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Badung mengajukan permohonan penambahan DAU. Namun hasilnya masih mentok. Tahun ini kami hanya menerima DAU Rp 320 miliar, sedangkan kebutuhan gaji seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Badung Rp. 717 miliar.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan, dana DAU berasal dari pemerintah pusat. Aturan itu dimaksudkan untuk membayar gaji pekerja. Namun dalam regulasi, jika DAU melebihi kapasitas yang dibutuhkan, dana bisa diberikan ke desa.

“Di Badung apalagi kita kurang. Maksimal hanya kita berikan (DAU) 50 persen. Berangsur-angsur dicairkan dan pembayaran gaji bisa diberikan kepada pegawai di Badung,” jelas Suiasa saat ditemui usai meninjau Desa Adat Kerobokan berbasis vaksinasi. di GOR Purna Krida, Kerobokan, Rabu (24/3).

Menurut dia, anggaran DAU digunakan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Pusat membayar gaji pekerja.

Ia juga menegaskan, tidak ada anggapan bahwa di Badung uang sudah habis. Pasalnya, sebelumnya Badung juga membayar gaji pegawai dari PAD, karena pemerintah pusat hanya memberikan DAU 50 persen dari kebutuhan gaji pegawai.

“Kondisi sekarang susah untuk membayar gaji buruh. Badung sedang memikirkan uang untuk membayar gaji dari PAD. Karena provinsi lain tidak lagi berpikir, di Badung, dari pendapatan kita sendiri. Hasilnya sudah rendah tapi kita masih Dibebani untuk membayar kewajiban pemerintah (gaji pegawai) pusat. Orang lain juga suka roboh. Tapi Badung tidak roboh, ”kata Wakil Kepala Suku Badung selama dua periode tersebut.

Pemberian DAU kepada Pemerintah Kabupaten Badung terus menurun. Padahal semula DAU diberikan Rp 362 miliar, lalu turun lagi dan tahun ini Badung mendapat DAU Rp 320 miliar. Padahal sebelum merebak, kebutuhan membayar gaji di Kabupaten Badung Rp 717 miliar per tahun, kekurangannya ditanggung APBD Badung.

“Usulan penambahan (DAU) belum (direalisasikan),” jelas Wakil Bupati Pecatu, Kuta Selatan.

Source : IndonesiaOnline