14 Juni 2021

Sanksi Tegas Menanti, Bila Langgar SE Bupati Badung terkait Penggunaan Bade dan Acara Resepsi

MANGUPURA, badung.info – Pemerintah Kabupaten Badung, melalui dinas Kebudayaan Kabupaten Badung mengaku akan menindak tegas mengenai pelanggaran terkait Surat Edaran (SE) Bupati Badung Nomor 443/361/Setda terutama terkait dengan
penggunaan bade saat ngaben dan resepsi saat pernikahan.
Hal itu dikatakan Kadis Kebudayaan I Gede Eka Sudarwitha saat dikonrmasi Senin 1 Pebruari 2021.
Pihaknya mengatakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Badung, menjadi atensi Disbud. Pasalnya, kegiatan yang diperpanjang hingga 8 Februari mengatur dua poin penting yang wajib dipatuhi oleh masyarakat di Gumi Keris ini.

“Masyarakat wajib mentaati edaran Bapak Bupati yang terakhir. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak melaksanakan resepsi selama PPKM ini, termasuk tidak menggunakan bade atau wadah saat upacara Pitra Yadnya,” ujar Eka Sudarwitha.

Ia pun mengatakan semua itu sudah jelas tertuang pada poin tujuh yakni terkait pelaksanaan Ngaben dilaksanakan tanpa menggunakan wadah atau bade dan tidak mengadakan resepsi saat melaksanakan upacara Manusa Yadnya, seperti upacara pernikahan.
Menurutnya, resepsi dalam hajatan pernikahan adalah bagian dari sosial budaya bukan agama. Termasuk, penggunaan wadah atau bade dalam upacara Pitra Yadnya, sehingga diharapkan untuk tidak digelar selama PPKM berlaku. “Dalam upacara pernikahan itu, undangan (resepsi –red) bagian dari sosial budaya bukan agama, jadi itu pasti tidak bisa digelar selama PPLM ini. Begitu juga wadah atau bade, memang bagian dari kegiatan Ngaben, namun inti dari kegiatan Pitra Yadnya ada pada bantennya di setra,” jelasnya. Ia pun menjelaskan terkait sanksi bagi warga yang melanggar SE Bupati Badung tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Badung, akan ditindak
tegas oleh petugas yang berwenang.

Dari kepolisian sudah penegakan hukum. Karena ini untuk keamanan dan kesehatan kita semua agar ditaati oleh masyarakat Badung,” katanya.
Mantan Camat Petang ini menyebutkan, masyarakat yang akan menggelar Upacara Dewa Yadnya, Manusia Yadnya maupun Pitra Yadnya juga wajib melaporkan kegiatan tersebut ke Satgas Covid-19 setempat. Kebijakan ini telah diatur dalam Surat Himbauan Bupati Badung Nomor 432/3200/Disbud tertanggal 6 Juli tahun 2020.

“Wajib setiap memiliki hajatan meminta izin, kalau upacara yang bersifat pribadi memohon permakluman ke Satgas desa, upacara yang melibatkan lebih besar seperti di Pura Sad Kayangan atau ngaben atau nyekah bersama itu melibatkan Satgas kecamatan atau kabupaten.

Namun ini kan kebijakan saat new normal, jadi selama PPKM ini masyarakat wajib taati edaran bapak bupati yang terakhir,” pungkasnya.
Sebelumnya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya mengaku akan melakukan pengawasan sesuai SE yang sudah di tandatanganinya. “Tetap sesuai peraturan yang sudah kita keluarkan,” ujarnya singkat (*)

“Tetap sesuai peraturan yang sudah kita keluarkan,” ujarnya singkat (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: ARS